Pajak

Sebelum membahas lebih jauh tentang Pajak, mari pahami terlebih dahulu istilah istilah perpajakan, definisi Pajak, dan hal hal mendasar lainnya di bidang Pajak

A. Istilah Perpajakan
1. Wajib Pajak (WP)
Orang pribadi atau Badan yang memiliki kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.
2. Badan
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, contoh: PT, Koperasi, CV, Yayasan dll.
3. Pengusaha
Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam pekerjaan atau kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimport barang, mengexport barang,berdagang,melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
4. Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
6. Masa Pajak
Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
7. Tahun Pajak
Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Surat Pemberitahuan Masa (SPM)
Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Tahunan
Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
11. Surat Setoran Pajak (SSP)
Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dan untuk lebih lengkapnya Silakan melihat ke UU KUP Pasal 1

B. Definisi Pajak
Pajak adalah Iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat

Dari Definisi tersebut kita mengetahui Sifat dasar dari pajak tersebut yaitu : Memaksa, diatur oleh undang undang, tidak ada balas jasa secara langsung,digunakan untuk kepentingan megara dan kemakmuran rakyat.

C. Sistem pungutan pajak
Sistem pungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian;
1. Official Assessment dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan kepada pemerintah.
2. Self asssessment dimana pemerintah memberikan wewenang ,mepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan harus di bayar
3. Witholding Assessment dimana wewenang untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang diberikan kepada pihak ketiga

D. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak

Batas waktu jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak adalah sebagai berikut :

1. SPT Masa

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu
		Pembayaran/penyetoran	Penyampaian/Pelaporan SPT
1	PPh Pasal 4 ayat (2) dipotongoleh pemotong PPh	tanggal 10 (sepuluh) bulanberikutnya setelah Masa Pajakberakhir	20 (dua puluh) harisetelah Masa Pajakberakhir
2	PPh Pasal 15 yang dipotongoleh pemotong PPh
3	PPh Pasal 21 yangdipotong oleh Pemotong PPh
4	PPh Pasal 23 yang dipotongoleh Pemotong PPh
5	PPh Pasal 22 yangpemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badantertentu sebagai pemungutPajak
6	PPh Pasal 4 ayat (2) yangharus dibayar sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulanberikutnya setelah Masa Pajakberakhir
7	PPh Pasal 15 yang harusdibayar sendiri
8	PPh Pasal 25
9	PPh Pasal 4 ayat (2) ataspenghasilan dari pengalihanhak atas tanah dan/ataubangunan	sebelum akta, keputusan,perjanjian, kesepakatan atau risalahlelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani olehpejabat yang berwenang
10	PPh Pasal 22, PPN atau PPNdan PPnBM atas impor	bersamaan dengan saatpembayaran Bea Masuk dan dalam hal BeaMasuk ditunda atau dibebaskan,PPh Pasal 22, PPN atau PPN danPPnBM atas impor harus dilunasi pada saatpenyelesaian dokumen pemberitahuan pabeanimpor	tidak ada pelaporan
11	PPh Pasal 22, PPN atau PPNdan PPnBM atas impor yangdipungut oleh DJBC	dalam jangka waktu 1 (satu) harikerja setelah dilakukan pemungutanpajak	secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
12	PPh Pasal 22 yangpemungutannya dilakukan olehkuasa pengguna anggaranatau pejabat penanda tanganSurat Perintah Membayar	pada hari yang sama denganpelaksanaan pembayaran kepadaPengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui KPPN
13	PPh Pasal 22 yang dipungutoleh Bendahara pengeluaran	7(tujuh) hari setelah pelaksanaanpembayaran atas penyerahanbarang yang dibiayai APBN atauAPBD, dengan menggunakan SuratSetoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani olehbendahara	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
14	PPN atau PPN dan PPnBMyang terutang dalam satuMasa Pajak	akhir bulan berikutnya setelah MasaPajak berakhir dan sebelum SuratPemberitahuan Masa PPNdisampaikan	akhir bulan berikutnyasetelah Masa Pajakberakhir
15	PPN yang terutang ataspemanfaatan BKP tidakberwujud dan/atau JKP dariluar daerah pabean	tanggal 15 (lima belas) bulanberikutnya setelah saat terutangnyapajak	akhir bulan berikutnyasetelah Masa Pajakberakhir
16	PPN yang terutang ataskegiatan membangun sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulanberikutnya setelah Masa Pajakberakhir	akhir bulan berikutnyasetelah Masa Pajakberakhir
17	PPN atau PPN dan PPnBMyang pemungutannyadilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selainBendahara Pemerintah
18	PPN atau PPN dan PPnBMyang pemungutannyadilakukan oleh PejabatPenandatangan Surat PerintahMembayar	pada hari yang sama denganpelaksanaan pembayaran kepadaPengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui KPPN	akhir bulan berikutnyasetelah Masa Pajakberakhir
19	PPN atau PPN dan PPnBMyang dipungut oleh BendaharaPengeluaran	7 (tujuh) hari setelah tanggalpelaksanaan pembayaran kepadaPengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN	akhir bulan berikutnyasetelah Masa Pajakberakhir
20	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentusebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalamsatu Surat PemberitahuanMasa	pada akhir Masa Pajak terakhir	20 (dua puluh) harisetelah Masa Pajakberakhir
21	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajakdengan kriteria tertentusebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP	sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	20 (dua puluh) harisetelah Masa Pajakberakhir

  2. SPT Tahunan:

No	SPT Tahunan	Batas Waktu
		pembayaran/penyetoran	penyampaian laporan SPT
1	Orang Pribadi	Sebelum SPT disampaikan	3 (tiga) bulan setelah akhir TahunPajak
2	Badan		4 (empat) bulan setelah akhir  TahunPajak